marketing@pajakku.com. Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office dan Support Pajakku beralih menjadi 0804 1 501 501 Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021 Pajakku distributor Meterai Elektronik resmi bisa beli disini. Pastikan sertifikat elektronik Anda valid. e-PHTB merupakan layanan daring untuk melakukan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB yang telah resmi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya fitur ini dapat memudahkan para WP untuk mengajukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB secara elektronik. 
Panduan Lengkap DJP Online 2020 ulasanpajak com
Home - Ikatan Notaris Indonesia Jadi notaris tidak perlu berduyun-duyun ke kantor pajak untuk validasi bawa SSP, cukup akses laman DJP," tegasnya. Untuk diketahui kewenangan notaris melakukan validasi SSP PPh Final atas pengalihan tanah dan bangungan diatur dalam Pasal 4 Perdirjen Pajak 8/2022.
Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara melakukan validasi SSP atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui DJP Online. Mula-mula silakan akses DJP Online. Isi NPWP, password dan kode keamanan ( captcha ). Di menu dashboard, silakan pilih Layanan. Lalu, klik e-PHTB. #Covid19#PPhfinalDTP#ereporting#validasi#belajarpajak#TaxvloganzaNew Update ! Saat ini telah terbi PMK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak C-19Berikut. 
Download Excel Format Realisasi PPh 21 DTP
Namun dengan adanya layanan online dari djp ini sangat memudahkan dalam validasi pph yang bisa dilakuan kapan aja dan dimana aja. Karena dengan layanan online ini juga mempunyai sebuah keunggulan dari proses adminstrasi yang lebih simpeel, efesien waktu sebab prosesnya hanya 10 sampai 15 menit saja dan bisa dilakukan dimana saja. Apabila belum memiliki NPWP tentu saja tidak memiliki akun DJP online dan tidak bisa mengajukan secara elektronik. Sebagai info tambahan, untuk validasi PPHTB yang dilakukan pembayaran PPh lebih dari sepuluh pembayaran belum bisa diajukan melalui e-PHTB. Pembayaran dari hasil pemindahbukuan juga belum bisa.
Aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Yth. Maaf Anda tidak dapat melakukan registrasi, karena belum memenuhi kewajiban berikut: validasi pph final atas penjualan tanah dan atau bangunan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi djp online pada fitur ePHTB. bagi yang tidak dapat melakukan validasi secara online di djp online maka dilakukan secara manual pada kantor pelayanan pajak dimana lokasi objek berada. Langkah Langkah Validasi PPh Online 
Akuntansi Pajak dan Audit Cara Mengaktifkan Menu Ebupot PPH 23 26 di DJP ONLINE
Login | Direktorat Jenderal Pajak Login NIK/NPWP Kata Sandi klik untuk ubah kode Lupa Kata Sandi ? Login Pengguna Baru? Daftar disini Belum Menerima Email Aktivasi ? Belum Punya NPWP ? Dalam rangka meningkatkan layanan perpajakan maka DJP memiliki layanan baru pada laman DJP Online yaknii e-PHTB yang merupakan layanan validasi SSP pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan secara online. Maka, kini Wajib Pajak dapat melakukannya secara online tanpa harus datang ke KPP. Baca Juga:
Cara Validasi PPh Final Online: Silakan buka pajak.go.id dari browser Anda. Login dengan NPWP dan password yang sudah Anda miliki. Cari menu Layanan, pada menu bar di bagian atas, dan kemudian pilih ePHTB Jendela Daftar Permohonan akan terbuka, klik menu "Tambah" yang ada di sudut kanan atas. PPh sudah dibayar dan disetorkan kenapa harus validasi lagi ?Panduan Validasi SSP Online - Dengan ePHTBUntuk keperluan pembuktian pemenuhan kewajiban penyeto. 
Contoh PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Cara Hitung Tarif Buat Bukti Potong Cara Lapor SPT hingga
E-PHTB adalah layanan daring validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB yang disediakan di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur ini memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB secara elektronik. Wajib pajak dapat memanfaatkan fitur e-PHTB dengan mengakses menu layanan pada DJP Online. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara termasuk pembayaran atas PHTB ini. Secara umum, tarif yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari harga pengalihan tanah dan/atau bangunan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.
